KEKUATAN SURAT PERNYATAAN SECARA HUKUM – Merupakan pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita bahas. Selain dari penting, yang pastinya pembahasan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Karena secara praktek di lapangan masyarakat sudah banyak mempraktekan dalam hal penyelesaian sebuah sengketa yang terjadi atau masalah hukum yang terjadi selesai dengan sebuah pernyataan. Ketika seseorang yang merasa dirugikan, pastinya banyak yang meminta agar si pelaku yang membuat kerugian tersebut harus menulis sebuah surat pernyataan. Dan untuk isi dari surat pernyataan tersebut biasanya tergantung kepada keinginan pihak korban dan sebagainya.
Bahwa secara praktek karena pihak pelaku sudah merasa tertekan, takut, diintimidasi oleh korban dan pihak lainnya. Sehingga korban harus menulis dan menandatangani surat pernyataan tersebut. Dan terkadang isi surat pernyataan tersebut tidak masuk akal, dan sungguh memberatkan si pelaku. Tetapi ya bagaimanapun karena tekan dan si pelaku tidak bisa menghindar lagi sehingga surat pernyataan tersebut muncul dan permasalahan selesai. Itulah yang selama ini terjadi di lingkungan masyarakat kita.
Berangkat dari surat pernyataan tersebut tidak sedikit masyarakat kita baik berkedudukan sebagai korban maupun sebagai pelaku yang mengajukan pertanyaan kepada kami terkait KEKUATAN SURAT PERNYATAAN SECARA HUKUM. Apakah berlaku atau tidak dan apakah dengan surat pernyataan tersebut sudah mengakhiri sebuah masalah hukum terjadi atau bagaimana?
Bahwa berbicara mengenai surat pernyataan secara hukum, dimana surat pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1874 KUHPerdata yang isinya bahwa surat pernyataan tersebut merupakan dokumen yang dibuat secara sepihak oleh satu pihak untuk menyatakan kesanggupannya, pengakuannya dalam kondisi tertentu.
Bahwa terkait kekuatan hukum surat pernyataan adalah sebagai berikut:
- Kekuatan mengikat surat pernyataan dimana surat pernyataan tersebut hanya mengikat salah satu pihak saja, yaitu pihak pembuat dan yang menandatanganinya. Dan surat pernyataan ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- Surat pernyataan berbeda dengan surat perjanjian, karena surat perjanjian melibatkan 2 pihak atau lebih yang melahirkan akan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan kekuatan hukum dari surat perjanjian tersebut setara dengan Undang-undang.
- Kekuatan pembuktian di Pengadilan. Dalam hal pembuktian selama surat pernyataan tersebut diakui kebenarannya, maka surat pernyataan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Dan surat pernyataan tersebut lemah dimata hukum ketika surat pernyataan tersebut di sangkal oleh pihak yang membuat dan yang menandatanganinya. Dan untuk pembuktian lebih lanjut surat pernyataan tersebut harus di dukung oleh bukti lain atau keterangan dari saksi.
Demikianlah artikel ini, semoga artikel singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua terutama bermanfaat bagi pembaca. Silahkan di share artikel ini sebanyak-banyaknya. Karena artikel ini adalah salah satu bentuk sosialisasi hukum dari kantor hukum kami untuk masyarakat. Jika Bapak/Ibu ada pertanyaan, konsultasi hukum, butuh bantuan hukum, butuh jasa pembuatan berkas-berkas persidangan seperti gugatan, jawaban, gugatan rekonvensi, permohonan, replik, duplik, rereplik, reduplik, kesimpulan, memori banding, memori kasasi, kontra memori, memori kasasi, permohonan peninjauan kembali, perjanjian, kontrak, perjanjian utang piutang, perjanjian sewa menyewa, somasi, surat teguran hukum, jawaban somasi, atau butuh jasa pengacara, kuasa hukum, penasehat hukum, lawyers, mediator dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum seperti perceraian muslim, perceraian non muslim, perceraian TKI, perceraian TKW, pernikahan WNI dan WNA, hak asuh anak, nafkah anak, pembagian harta bersama, gono gini, warisan, penetapan ahli waris, perubahan nama, perbaikan nama, wali adhol, dispensasi kawin, utang piutang, itsbat nikah, itsbat cerai, dan lain-lainnya. Maka dalam hal ini Bapak/Ibu dapat datang langsung ke alamat kantor hukum kami Kantor Pengacara Gusrianto & Partners atau Kantor Pengacara-Konsultan Hukum-Mediator atau Bapak/Ibu juga bisa melakukan konsultasi hukum secara online melalui whatsapp kami di 0877-9262-2545.