STATUS HUKUM UTANG BERSAMA KETIKA TERJADI PERCERAIAN – Merupakan pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita bahas. Selain penting, pembahasan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Hal ini masih banyak di antara masyarakat kita yang bingung dan belum memahami terkait status utang bersama ketika pasangan suami istri terjadi perceraian. Dan terkadang mereka mempertahankan kehidupan rumah tangga tersebut disebabkan karena utang selama pernikahan belum selesai. Sehingga dengan belum selesainya utang tersebut mereka mencoba bertahan, meskipun secara faktanya rumah tangga tersebut tidak mungkin lagi untuk disatukan layaknya pasangan suami istri, karena setiap hari sudah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, bahkan sudah berulang kali terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Bahwa terkait permasalahan di atas, hal tersebut tidak hanya di alami oleh 1 atau 2 orang pembaca saja. Banyak dari mereka yang mempertahankan kehidupan rumah tangga hanya karena masalah utang piutang yang belum selesai. Padahal secara bathin dan perasaan mereka sudah enggan untuk bertahan, karena mereka sudah lelah dengan permasalahan hidup, percekcokan, pertengakaran yang terjadi secara terus menerus. Dan selain dari itu, mereka juga bertahan demi anak-anak mereka. Karena mereka menyadari bahwa efek dari perceraian tersebut juga bisa berimbas kepada anak-anak mereka karena anak-anak adalah orang yang pertama kali merasakan kehidupan pasca perceraian dari kedua orang tuanya. Namun, terkait anak-anak ini sebenarnya pasangan suami istri walaupun secara faktanya sudah bercerai, namun dalam hal mengasuh anak masih tetap bersama-sama seperti sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan.

STATUS HUKUM UTANG BERSAMA KETIKA TERJADI PERCERAIAN – Bahwa pernikahan pada faktanya tidak hanya mempersatukan dua insan saja. Tetapi pernikahan akan menimbulkan akibat hukum yang saling mengikat antara keduanya, anak-anaknya, dan harta benda benda mereka. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait hubungan hukum suami istri mulai dari hak dan kewajiban masing-masing di atur di dalam Pasal 30-Pasal 34, sedangkan terkait hubungan hukum dengan anak-anak mereka diatur di dalam Pasal 41-Pasal 45, dan terakhir terkait hubungan hukum harta benda mereka di atur di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Bahwa perlu diketahui bahwa Undang-undang perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta benda yang didapatkan selama perkawinan, tetapi UU Perkawinan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung juga mengatur mengenai utang bersama pasca perceraian, karena secara hukum perceraian tidak bisa menghapus utang bersama selama pernikahan. Dan dalam hal ini pihak yang memberikan pinjaman atau utang berhak melakukan penagihan kepada siapapun dari suami istri persebut tanpa melihat status dari masing-masing pernikahan mereka.
Menurut SEMA No. 3 Tahun 2018 dan perkembanganya seperti Putusan MA. No. 296 K/Ag/2025 yang menyatakan bahwa “Apabila objek harta bersama seperti tanah, rumah yang masih menjadi jaminan utang/KPR di Bank, pembagiannya atau eksekusi hak atas objek tersebut dapat ditunda atau diatur sampai utang pokok di bank tersebut lunas”.
Bahwa dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam hal perceraian yang terjadi tidak bisa menghapus utang bersama yang terjadi selama pernikahan antara pasangan suami istri tersebut. Dan utang piutang tersebut merupakan kewajiban suami istri meskipun mereka telah bercerai. Dan jika terjadi pembagian harta bersama, maka utang bersama pun juga harus dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing selama tidak ada kesepakatan tertulis yang di sahkan untuk itu.
Demikianlah artikel ini, semoga artikel singkat ini bisa bermanfaat bagi para pembaca khususnya kepada para pihak yang ingin mengajukan perceraian. Namun perceraian tersebut masih terhalang oleh utang bersama. Silahkan di share artikel ini sebanyak-banyaknya. Karena artikel ini adalah salah satu bentuk sosialisasi hukum dari kantor hukum kami untuk masyarakat. Jika ada pertanyaan, konsultasi hukum, butuh bantuan hukum, butuh jasa pembuatan berkas-berkas persidangan, permohonan, jawaban, gugatan rekonvensi, replik, duplik, rereplik, reduplik, daftar alat bukti, kesimpulan, permohonan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, kesepakatan bersama, perjanjian pra nikah, somasi, jawaban somasi, surat teguran hukum atau butuh jasa pengacara, kuasa hukum, penasehat hukum, lawyers, mediator dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah anak, pembagian harta bersama, utang bersama, gono gini, wali adhol, dispensasi kawin, perubahan nama, perbaikan nama, itsbat nikah, itsbat cerai, dan lain-lainnya. Maka dalam hal ini Bapak/Ibu pembaca dapat datang langsung ke alamat kantor hukum kami Kantor Pengacara Gusrianto & Partners atau Kantor Pengacara-Konsultan Hukum-Mediator atau Bapak/Ibu juga bisa melakukan konsultasi hukum secara online melalui whatsapp kami di 0877-9262-2545.
