MACAM-MACAM PEMALSUAN DOKUMEN DI DALAM KUHP BARU DAN JERAT HUKUMNYA – Merupakan pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita bahas. Selain dari penting pembahasan ini pastinya sangat menarik sekali untuk kita bahas. Sebelum UU No. 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru diberlaku pada tanggal 02 Januari 2023, sebenarnya KUHP Lama sebenarnya juga sudah mengatur terkait pemalsuan dokumen dan sanksi bagi pelakunya. Namun, ya yang dinamakan pemalsuan tetap terjadi sampai dengan saat ini. Walaupun secara fakta di lapangan masyarakat yang melakukan pemalsuan tersebut sudah banyak yang masuk penjara, dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Bahwa terkadang pelaku yang melakukan pemalsuan dokumen tersebut secara faktanya bukan masyarakat awam saja, atau masyarakat yang buta hukum atau tidak mengetahui hukum terutama hukum memalsukan dokumen, tetapi pelaku-pelaku pemalsuan dokumen tersebut juga dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui tentang hukum, penegak hukum, dan lain-lainnya. Dalam arti kata pihak yang memahami hukum pemalsuan dokumen tersebut secara sadar, nyata dan dengan pengetahuan pelaku, tetap melakukan pelanggaran hukum. Hal ini terjadi biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti: karena perintah, tekanan, atau bisa saja keinginan sendiri untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Itulah yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita saat ini.

MACAM-MACAM PEMALSUAN DOKUMEN DI DALAM KUHP BARU DAN JERAT HUKUMNYA – Bahwa terkait tindak pidana pemalsuan dokumen di dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) di atur secara khusus di dalam Bab Kedua Bab XIII Pasal 391 sampai dengan Pasal 400. Dan terhitung lebih kurang ada 10 pasal yang mengatur terkait tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen. Dan setiap pasal mengatur berbagai macam tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat serta sanksi hukum bagi pelakunya.
Adapun macam-macam bentuk tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen menurut UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru, sebagai berikut:
- Pemalsuan surat secara Umum di atur di dalam Pasal 391. Pemalsuan ini menimbulkan sebuah hak atau perikatan atau kerugian bagi korbannya, dan untuk pelakunya dapat di sanksi dengan sanksi pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda Kategori VI.
- Pemalsuan surat surat khusus atau berharga di atur di dalam Pasal 392. Adapun pemalsuan ini dilakukan di dalam beberapa dokumen seperti akta autentik, surat utang, saham, sertifikat tanah, dan dokumen berharga lainnya. dalam hal ini pelaku dapat diberi sanksi dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun.
- Penyimpan Alat Pemalsuan di atur di dalam Pasal 393. Dalam hal ini pelaku menyimpan alat yang digunakan untuk pemalsuan surat sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 392 dengan sanksi pidana paling lama 1 tahun atau denda dengan kategori II.
- Keterangan Palsu dalam akta autentik di atur di dalam Pasal 394. Dalam hal ini pelaku mencoba memasukan keterangan palsu, dan keterangan palsu tersebut dapat merugikan pihak lain. Maka dengan keadaan demikian yang bersangkutan dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori VI.
- Pemalsuan surat keterangan Dokter di atur di dalam Pasal 395. Adapun pemalsuan ini mencakup dalam pembuatan atau menggunakan surat keterangan dokter palsu dengan tujuan untuk menyesatkan pejabat atau asuransi. Maka dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda kategori V.
- Pemalsuan surat keterangan lainnya di atur di dalam Pasal 396-400. Surat keterangan lain ini meliputi surat keterangan hak milik, kelakuan baik, kemiskinan, serta dokumen keimigrasian atau surat khusus lainnya.
Itulah beberapa macam bentuk pemalsuan surat atau dokumen menurut KUHP Baru. Dan terkait sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan surat atau dokumen juga beragam mulai dari 1 tahun hingga paling lama 8 tahun penjara dan semua sanksi tersebut tergantung kepada jenis dokumen atau surat yang dipalsukan, serta kerugian yang dialami oleh korban pemalsuan surat tersebut.
Demikianlah artikel singkat ini, semoga artikel singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua terutama bermanfaat bagi para pembaca. Silahkan di share artikel ini sebanayk-banyaknya. Karena artikel ini adalah salah satu bentuk sosialisasi hukum dari kantor hukum kami untuk masyarakat. Silahkan jika ada pertanyaan, konsultasi hukum, butuh bantuan hukum, butuh jasa pembuatan berkas-berkas persidangan, perjanjian, kesepakatan bersama, somasi, surat teguran hukum, jawaban somasi, atau butuh jasa pengacara, kuasa hukum, penasehat hukum, lawyers, mediator dalam hal mewakili, mendampingi serta mengurus secara tuntas terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi seperti perceraian muslim, perceraian non muslim, perceraian TKI, perceraian TKW, hak asuh anak, nafkah anak, pembagian harta bersama, gono gini, warisan, penetapan ahli waris, perubahan nama, perbaikan nama, wali adhol, dispensasi kawin, itsbat nikah, itsbat cerai, adopsi anak, pengampuan, perwalian, utang piutang, perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lain-lainnya. Maka dalam hal ini Bapak/Ibu dapat datang langsung ke alamat kantor hukum kami Kantor Pengacara Gusrianto & Partners atau Kantor Pengacara-Konsultan Hukum-Mediator atau Bapak/Ibu juga bisa melakukan konsultasi hukum secara online melalui whatsapp kami di 0877-9262-2545.
