KARYAWAN YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN KEMUDIAN UANGNYA DIKEMBALIKAN LAGI APAKAH TETAP DI PIDANA – Merupakan pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita bahas. Selain dari penting pembahasan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Dan pembahasan ini merupakan salah satu pertanyaan dari para pembaca, dimana pembaca tersebut saat ini sedang menghadapi permasalahan hukum. Adapun permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi adalah Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dan laporan tersebut pada prinsipnya sangat mengagetkan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan bersalah telah melakukan penggelapan dalam jabatannya, dan sudah berusaha mengembalikan kerugian perusahaan. Namun, tetap dilaporkan pidana oleh perusahaan.
Bahwa dalam hal penyelesaian permasalahan hukum terkait penggelapan dalam jabatan di sebuah perusahaan secara praktek penyelesaian beragam bentuknya. Ada yang diselesaikan secara kekeluargaan ketika pelaku sudah mengembalikan segala bentuk kerugian perusahaan, pelaku keluar secara baik-baik dari perusahaan, maka permasalahan selesai. Namun, ada juga yang diselesaikan sampai ke jalur pidana, karena perusahaan tidak mau tau atas kerugiannya, yang penting pelaku harus mendapatkan efek jera dan harus masuk penjara. Dan perusahaan tidak mau menerima apapun bentuk ganti rugi dari pelaku dan sebagainya. Itulah ragam bentuk penyelesaian permasalahan mengenai penggelapan dalam jabatan di sebuah perusahaan, dan semuanya itu pada prinsipnya tergantung dari para pihak untuk menyelsaikan permasalahan tersebut.
Bahwa dalam hal keadaan yang dialami oleh pembaca dimana secara fakta pelaku sudah berusaha mengembalikan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Tetapi pelaku tetap di laporkan pidana. Disinilah muncul sebuah pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut adalah KARYAWAN YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN KEMUDIAN UANGNYA DIKEMBALIKAN LAGI APAKAH TETAP DI PIDANA?
Bahwa perlu dipahami di sini adalah pengembalian uang perusahaan yang sudah digelapkan oleh karyawan sebelumnya dimana karyawan tersebut tetap bisa di pidana. Karena pengembalian uang kerugian tersebut tidak semerta-merta menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana yang sudah terjadi dalam hal ini terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dimana pengambilan uang atau tindak pidana penggelapan tersebut sudah terjadi saat dana tersebut diambil tanpa hak atau secara melawan hukum.
Namun, perlu dipahami di sini upaya pengembalian uang tersebut bukanlah suatu hal yang sia-sia, karena pengembalian uang atau kerugian dari perusahaan tersebut merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman pelaku. Karena dengan adanya upaya yang itikad baik, jujur, kooperakan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim untuk meringankan hukuman arau hal ini secara prinsipnya juga menjadi bahan pertimbangan bagi korban atau perusahaan tersebut. Dan selanjutnya upaya pengembalian uang perusahaan tersebut menjadi peluang bagi Pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi melalui Restorative Justice (RJ).
Bahwa terkait jerat pidana penggelapan di dalam jabatan ini di atur di dalam Pasal 488 UU No. 1 tahun 2023 atau KUHP Baru yang menyatakan bahwa ” Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.
Bahwa dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa terkait pengembalian uang yang sudah digelapkan dalam jabatan tersebut pihak pelaku masih berpotensi untuk dilaporkan secara pidana oleh perusahaan atau korban. Namun, upaya pengembalian tersebut salah satu bentuk itikad baik, koorperatif dari pelaku yang dapat meringankan hukuman dari pelaku.
Demikianlah artikel singkat ini, semoga artikel singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua terutama bermanfaat bagi para pembaca. Silahkan di share artikel ini, karena artikel ini adalah salah satu bentuk sosialisasi hukum dari kantor hukum kami untuk masyarakat. Silahkan bagi Bapak/Ibu pembaca yang ingin mengajukan pertanyaan, konsultasi hukum, butuh bantuan hukum, butuh jasa pembuatan berkas-berkas persidangan, atau butuh jasa pendampingan hukum baik di kepolisian, kejaksaan, di pengadilan, dan lain-lainnya. Maka dalam hal ini Bapak/Ibu pembaca dapat datang langsung ke alamat kantor hukum kami Kantor Pengacara Gusrianto & Partners atau Kantor Pengacara-Konsultan Hukum-Mediator atau Bapak/Ibu juga bisa melakukan konsultasi hukum secara online melalui whatsapp kami di 0877-9262-2545.