RESIKO HUKUM SENGAJA MENGGHOIBKAN ISTRI PADAHAL ALAMATNYA DIKETAHUI – Merupakan pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita bahas. Selaind ari penting, pembahasan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Dan pembahasan ini merupakan pembahasan yang berasal dari salah seorang pembaca, dimana beberapa hari yang lalu pembaca tersebut melakukan konsultasi hukum kepada kami terkait perceraian ghoib. Alasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian ghoib adalah karena ingin cepat selesai, dan agar istri yang bersangkutan tidak mengetahui dan tidak hadir di persidangan. Karena si suami secara faktanya sudah pernah mengajukan cerai talak di salah satu pengadilan, dan setiap persidangan istrinya datang dan mediasi, dan istri pun meminta gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap hak-haknya tersebut, sehingga dengan keadaan demikian pihak suami mencabut permohonan cerai talak yang sudah mereka ajaukan tersebut.
Bahwa hasil dari konsultasi hukum terkait perceraian tersebut, kami ambil kesimpulan bahwa suami ingin perceraian secara cepat tanpa di hadiri oleh pihak istri, sehingga putusannnya verstek, selain dari cepat kami juga mempunyai dugaan bahwa suami mencoba menghilangkan hak-hak istri dalam hal cerai talak. Adapun hak istri dalam cerai talak tersebut adalah hak nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah madhiyah (terhutang) dan lain-lainnya. Itulah tujuan suami mencoba mengghoibkan istrinya, walaupun secara transparan yang bersangkutan tidak menyampaikan hal itu kepada kami. Namun, dari hasil konsultasi tersebut kami mempunyai kesimpulan bahwa suami atau Pemohon mencoba menghilangkan hak-hak istri dalam hal perceraian yang Pemohon ajukan tersebut.

RESIKO HUKUM SENGAJA MENGGHOIBKAN ISTRI PADAHAL ALAMATNYA DIKETAHUI – Bahwa perlu diketahui bahwa untuk menghilangkan hak-hak istri tersebut tidak mesti istri tersebut harus dighoibkan alamatnya atau dibuat tidak diketahui alamatnya. Hak-hak istri tersebut bisa gugur selama dalam hal cerai talak tersebut istri terbukti selama menjalani pernikahan telah berbuat nusyuz atau durhaka kepada suami. Maka dengan keadaan demikian jika istri terbukti berbuat nusyuz atau durhaka, maka istri dapat kehilangan akan hak-haknya dalam cerai talak yang diajukan oleh Pemohon atau suami.
Bahwa apabila seorang suami dalam hal ini Pemohon mengetahui alamat istri senyatanya, namun untuk menghindari hak-hak istri dalam cerai talak, dan suami tersebut mencoba mengghoibkan alamatnya, maka hal tersebut tentu bisa berisiko hukum bagi Pemohon atau suami. Resiko hukumnnya adalah pemohon atau suami bisa berpotensi di pidana (menipulasi data) dan juga berpotensi terhadap pembatalan putusan perceraian yang sudah di putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan.
Lebih jelasnya inilah beberapa resiko hukum jika mengghoibkan alamat istri padahal pemohon atau suami mengetahui alamat istri atau pasangan yang sesungguhnya, sebagai berikut:
- Ancaman Pidana atas keterangan Palsu dalam Gugatan Cerai dan surat Keterangan Ghoib. Hal ini di atur di dalam Pasal 509 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang menerangkan bahwa “Barang siapa yang memberikan keterangan palsu di atas sumpha atau memalsukan keterangan mengenai tempat tinggal/alamat Tergugat dalam proses gugatan cerai di ancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp. 50 juta rupiah”. Selain dari itu Pemohon atau suami juga berpotensi di ancam dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ghoib dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
- Pembatalan Putusan Cerai atau Cacat Hukum.
- Resiko hukum Tuntutan Ganti Rugi secara Materiil dan Imateriil yang diajukan oleh Istri terhadap Suami atau Pemohon.
Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa bahwa pihak suami atau Pemohon yang mencoba mengghoibkan alamat istri dalam hal perceraian padahal senyatanya suami mengetahui alam istri yang sesungguhnya. Maka dengan keadaan demikian suami atau pemohon bisa berpotensi menerima resiko hukum berupa ancaman pidana dalam hal membuat keterangan palsu di dalam gugatan maupun surat keterangan ghoib, pembatalan putusan karena cacat hukum, dan resiko adanya gugatan balik atau tuntutan ganti rugi dari pihak istri.
Demikianlah artikel singkat ini, semoga artikel singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi para pembaca. Silahkan di share artikel ini sebanyak-banyaknya. Karena artikel ini adalah salah satu bentuk sosialisasi hukum dari kantor hukum kami untuk masyarakat. Silahkan bagi Bapak/Ibu pembaca yang ingin mengajukan pertanyaan, konsultasi hukum, butuh bantuan hukum, butuh jasa pembuatan berkas-berkas persidangan, butuh jasa pengacara, kuasa hukum, penasehat hukum, lawyers dalam hal menyelesaikan perceraian, perceraian muslim, perceraian non muslim, perceraian TKI, perceraian TKW, hak asuh anak, nafkah anak, hadhanah, wali adhol, dispensasi kawin, itsbat nikah, itsbat cerai, perubahan nama, perbaikan nama, pembagian harta bersama, gono gini, dan lain-lainnya. Maka dalam hal ini Bapak/Ibu dapat datang langsung ke alamat kantor hukum kami Kantor Pengacara Gusrianto & Partners atau Kantor Pengacara-Konsultan Hukum-Mediator atau Bapak/Ibu juga bisa melakukan konsultasi hukum secara online melalui whatsapp kami di 0877-9262-2545.
