RESIKO HUKUM HIDUP BERSAMA TANPA ADA IKATAN PERNIKAHAN YANG SAH – Merupakan pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita bahas. Selain dari penting, pembahasan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Sebuah penyakit masyarakat yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dan terkadang penyakit masyarakat tersebut tidak hanya merugikan bagi para pihak yang melakukannya saja, tetapi hal tersebut terkadang mengganggu kepada masyarakat yang lainnya. Dan terkadang para pelaku tidak menyadari hal tersebut, mereka hanya menikmati, menjalani sesuka hati mereka, tanpa memikirkan perbuatan yang mereka lakukan tersebut sangat menggangu sekali terhadap kerukunan, ketentraman masyarakat yang ada di sekeliling mereka.
Bahwa biasanya para pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut secara hukum sangat berisiko sekali bagi para pasangan tersebut. Namun, resiko hukum tersebut sering kali mereka abaikan dengan alasan mereka benar-benar tidak tau atau bisa saja mereka mengetahui resiko tersebut, tetapi mencoba untuk pura-pura tidak mengetahuinya. Yang penting prinsip mereka adalah yang penting dijalani dulu, dinikmati dan untuk resiko hukumnya bisa dipikirkan di kemudian hari. Inilah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita. Dan masyarakat yang memiliki tipe-tipe pemikiran seperti inilah yang sangat sulit untuk diberikan pengertian terkait resiko hukum hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah di antara mereka.

Bahwa terkait RESIKO HUKUM HIDUP BERSAMA TANPA ADA IKATAN PERNIKAHAN YANG SAH dalam hal ini para pelakunya dapat di pidana. Karena hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah atau yang sering disebut dengan kumpul kebo merupakan sebuah pelanggaran norma sosial, agama, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu pelaku dari kumpul kebo atau hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan sudah sepantasnya dan selayaknya mendapatkan sanksi pidana berupa ancaman pidana maksimal 6 (Enam) bulan penjara atau denda dengan kategori II.
Dan terkait jerat pidana kumpul kebo atau hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah di atur di dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru yang menyatakan bahwa:
- Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Bahwa dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa resiko hukum bagi pasangan yang melakukan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dimana para pelakunya dapat di pidana penjara dengan penjara maksimal atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II. Dan penututan tersebut dilakukan apabila ada laporan atau aduan dari pihak-pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan di sini bisa saja suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Demikianlah artikel ini, semoga artikel singkat ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan sebuah ilmu dan pengetahuan baru bagi masyarakat kita khususnya pembaca. Jika ada pertanyaan, konsultasi hukum, butuh bantuan hukum, butuh jasa pembuatan berkas-berkas persidangan, seperti gugatan, permohonan, gugatan rekonvensi, jawaban, replik, duplik, daftar alat bukti, kesimpulan, memori banding, memori kasasi, permohonan peninjauan kembali, kesepakatan bersama, perjanjian, somasi, jawaban somasi, surat teguran hukum atau butuh butuh jasa advokat, kuasa hukum, penasehat hukum, lawyers, pengacara, mediator dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum seperti perceraian muslim, perceraian non muslim, perceraian TKW, perceraian TKI, perceraian dari luar negeri, pencatatan perkawinan, hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama, gono gini, wali adhol, dispensasi kawin, perubahan nama, perbaikan nama, dispensasi kawin, adopsi anak, pengangkatan anak, utang piutang, wanprestasi, warisan dan lain-lainnya. Maka dalam hal ini Bapak/Ibu pembaca dapat datang langsung ke alamat kantor hukum kami Kantor Pengacara Gusrianto & Partners atau Kantor Pengacara-Konsultan Hukum-Mediator atau Bapak/Ibu juga bisa melakukan konsultasi hukum secara online melalui whatsapp kami di 0877-9262-2545.
